Sekjen PDIP yakin Jokowi komit soal larangan menteri rangkap jabatan

Please enter banners and links.

Duniabola99.org – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo soal rangkap jabatan menteri dan petugas partai. Namun, PDIP meyakini akan konsisten pada aturan yang dibuat soal larangan rangkap jabatan bagi para menterinya.

Hal ini menyikapi rangkap jabatan dua kader Golkar yakni Airlangga Hartarto yang masih menjadi Menteri Perindustrian padahal telah menjadi Ketua Umum. Serta, Idrus Marham yang baru dilantik sebagai Menteri Sosial yang kini menjabat Korbid Kelembagaan Partai Golkar.

“Jadi kita menunggu saja sikap dari presiden dan kami yakin ia akan konsisten bahwa setiap menteri konsentrasi pada tugas utamanya sebagai pembantu presiden,” kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Hasto enggan berspekulasi keyakinan PDIP itu akan diwujudkan Jokowi dengan melarang menteri-menterinya menjadi petugas partai. Hanya saja, dia menegaskan para pembantu presiden harus fokus menjalankan visi, misi dan program pemerintah.

“Sehingga seluruh jajaran kementerian sebagai pembantu presiden harus fokus mewujudkan cita-cita itu. Dan kemudian tugas-tugas kepartaian yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sesuai jabatan politik partai masing-masing menjalankan tugasnya itu,” tegasnya.

Soal larangan rangkap jabatan, PDIP mengungkit kembali sikap yang diambil Ketum Megawati Soekarnoputri saat Puan Maharani dinonaktifkan sebagai pengurus setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Lebih lanjut, Hasto menilai Jokowi tidak mengistimewakan salah satu partai pendukung pemerintah, termasuk Golkar. Jokowi dianggap memakai asas kesetaraan dalam koalisi pendukung pemerintah.

“Saya yakin presiden menempatkan semua dalam kesetaraan, enggak ada diskriminasi,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sudah melanggar komitmennya sendiri. Alasannya, Presiden Jokowi telah membiarkan pengurus partai menduduki posisi menteri.

“Menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji, komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Dia masih ingat betul saat Jokowi menegaskan komitmennya agar orang-orang di kabinetnya tidak rangkap jabatan. Keputusan Jokowi itu membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mundur dari struktur kepengurusan partai.

DESKRIPSI GAMBAR DESKRIPSI GAMBAR DESKRIPSI GAMBAR Agen Judi Online

Post Author: shindy vero99